Pulau Enggano Tak Kunjung Laku ; Bengkulu Bisa Hebat Jika Wisata Pulau Enggano Di Minati Investor, Wisata Kemaritiman

Usulan Bantuan khusus afirmasi dan potensi wisata Pulau Enggano yang di Persentasikan Pak Bupati Bengkulu Utara tidak menghasilkan kesimpulan Apa - apa ? 

Justru PR prioritasnya pada catatan pemaparan memunculkan bahwa
Pulau Enggano ini benar-benar merupakan destinasi tempat wisata yang hebat. Sayangnya, Kementerian Pariwisata belum mengunjungi Pulau Enggano, sehingga belum dapat melihat potensi besar yang dimiliki oleh Pulau Enggano ini.

Pada 9 Oktober 2018, Wakil Ketua DPR-R Utut Adianto dari Fraksi PDIP Dapil Jawa Tengah 7 menerima kunjungan audiensi dari Bupati Bengkulu Utara, Ir. Mian untuk membahas bantuan khusus afirmasi dan potensi wisata Pulau Enggano.

Audiensi dipimpin dan dibuka oleh Utut Adianto dari Fraksi PDIP Dapil Jawa Tengah 7 pada pukul 11:13 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Sebagai pengantar, Utut menyatakan bahwa ia ditugaskan oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan hubungan antar lembaga. Utut juga menyatakan bahwa konsep pemerintahan saat ini memberi kesempatan kepada daerah-daerah  yang membutuhkan bantuan khusus atau afirmasi untuk segera melakukan perubahan.

Pemaparan Mitra

Berikut ini merupakan pemaparan mitra:

Mian memperkenalkan dirinya sebagai Bupati Bengkulu Utara periode 2015-2021 dan ketua Dewan Perwakilan Cabang Fraksi PDIP di Bengkulu Utara.

Mian menyatakah bahwa Kabupaten Bengkulu Utara merupakan satu diantara 10 kabupaten di Provinsi Bengkulu yang merupakan kabupaten induk yang telah mengalami metamorfosis menjadi kabupaten Mukomuko dan kabupaten  Bengkulu Tengah (Benteng).

Bengkulu Utara menjadi kabupaten yang paling luas dan paling banyak penduduknya di Bengkulu. Terdapat 215 desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Suku yang dominan adalah  penduduk asli Bengkulu dan hampir 50% transmigrasi dari bedol desa Waduk Gajah Mungkur.

Mengenai anggaran, dana untuk kabupaten Bengkulu Utara ini masih linear dibanding dengan beban pekerjaan yang mesti ditanggung. Masyarakat Bengkulu Utara menginginkanadanya terobosan di bidang infrastruktur,namun, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberkan tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan infrastruktur.

Dana yang sudah diputuskan sejumlah Rp853.000.000.000. Dana tersebut diverifikasi sebesar Rp333.000.000.000.

Bengkulu Utara membutuhkan pengawalan untuk pembangunan. Terdapat kekhawatiran manakala dana yang sudah ditetapkan ini mengalami pengurangan (self blok) di berbagai kementerian sehingga akhirnya menimbulkan stagnasi.

Dana provinsi Bengkulu Utara yang sebesar 70% hampir tidak terserap, sehingga kondisi infrastruktur yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara sangat memprihatinkan.

Anggaran yang tersedia untuk Bengkulu Utara sangat minim.

Bupati Bengkulu Utara benar-benar mengharapkan adanya pengawalan dana untuk pembangunan infrastrktur.

Usulan-usulan prioritas pembangunan dana alokasi bidang pendidikan juga sudah ditentukan. Oleh sebab itu, pengawalan untuk dana pendidikan juga sangat diperlukan.

Untuk bidang pertanian, pembangunan dan perbaikan sumber air dan jalan pertanian sudah masuk dalam daftar hijau kementerian. Akan tetapi, hal ini masih mengkhwatirkan manakala ada pengurangan anggaran.

Masyarakat Bengkulu Utara hidup di sektor pertanian dengan sub sektor perkebunan. Produksi kelapa sawitnya sekitar 28 juta/bulan. Masyarakat Bengkulu Utara harus memikul dana biaya angkut, sehingga ada tambahan sekitar Rp150-200 pada petani.

Usulan DAK fisik 2019 untuk berbagai bidang adalah sebagai berikut: (1) Irigasi regular sebesar Rp14,36 miliar, (2) Bidang air minum regular sebesar Rp45 miliar, (3) Tindakan afirmasi sebesar Rp7,5 miliar, (4) Afirmasi bidang perumahan sebesar Rp22,76 miliar, (5) DAK sanitasi regular sebesar Rp2,4 miliar (6) Afirmasi sebesar Rp1,16 miliar, dan (7) DAK fisik reguler bidang jalan Rp294,7 miliar untuk  ruas jalan 111,90 Kilometer.

Usulan DAK fisik untuk bdang kesehatan sebesar Rp76,31 miliar, dengan rincian sebagai berikut: (1) Usulan DAK regular bidang keluarga berencana Rp1,09 miliar, (2) Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan Rp5 miliar, (3) Pelayanan kesehatan dasar Rp11,03 miliar, (4) Pelayanan keshatatan rujukan Rp39,03 miliar, dan (5) Kelautan dan perikakanan R4,1 miliar.

DAK fisik untuk bidang pertanian sejumlah Rp37,154 miliar, dengan rincian sebagai berikut: (1) DAK fisik perbaikan jalan sebesar Rp19,45 miliar, (2) Pembangunan balai penyuluh kecamatan Rp6,8 miliar, (3) Perbaikan pembibitan Rp3,6 miliar, (4) Pembangunan lumbung pangan Rp2,1 miliar, (5) Pariwisata Rp57,13 miliar, (6) Sub bidang peningkatan pariwisata Rp16,59 miliar, dan (7) Daya tarik wisata Rp40,54 miliar.

Banyak dana yang seharusnya bisa menjadi daya jual petani justru habis di jalan, dimana hal tersebut sangat merugikan petani.

Terdapat 8 jembatan zaman kolonial yang membutuhkan biaya tinggi untuk pembangunan. Jika dana yang dibutuhkan untuk pembangunan jembatan sebesar Rp23miliar, maka hal ini tidak akan sanggup dilakukan.

Pengahasilan masyarakat Bengkulu Utara disamping sawit adalah karet. Harga karet Bengkulu Utara mengalami disparitas tinggi karena tidak adanya pabrik karet. Adapun terdapat pabrik karet yang dikelola swasta, tetapi tidak mau mengolah karet yang diproduksi rakyat.

Pihak Bupati Bengkulu Utara telah berhasil menggaet investor dan juga telah melakukan pembebasan lahan,namun, izin yang  dikeluarkan belum keluar.

Bupati Bengkulu Utara sangat mengharapkan dukungan dari lembaga terkait untuk membantu mengatasi kendala perkebunan karet.

Bupati Bengkulu Utara mengusahakan untuk mencapai terobosan pembangunan di tahun 2019,namun, untuk itu dibutuhkan adanya dukungan anggaran yang memadai.

Adapun total usulan DAK bidang jalan sebesar Rp294,73 miliar akan digunakan untuk mendukung aksebilitas arus barang dan jasa.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tersedia sejumlah Rp1.150.000.000.000 dengan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah Rp150.000.000.000

Pada tahun 2018, dana yang diberikan hanya sejumlah Rp74.587.446.000.

Terkait anggaran perjalanan dinas dan sosialisasi, dana yang diberikan juga dikurangi dan juga tidak mecukupi.

Angka kemiskinan di  Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2016 sebesar 16,01%, angka tersebut menurun pada tahun 2017 sebesar 15,03%.

Mengenai wisata Pulau Enggano, Bupati Bengkul Utara mengharapkan agar Pak Utut dapat mengajak investor untuk berinvestasi di Pulau Enggano.

Pula Enggano saat ini sudah memiliki lapangan terbang yang memadai. Wisata pantai dengan ombak tinggi juga akan menarik wisatawan untuk melakukan surfing.

Pulau Enggano dimiliki oleh Bengkulu ini sangat berpotensi menjadi destinasi tempat pariwisata yang hebat. Oleh sebab itu, diperlukan juga adanya desain dan pembangunan yang baik terhadap pulau tersebut.

Mengenai penduduk Pulau Enggano, suku yang mendiami  pulau tersebut sebagian besar berperawakan seperti suku Nias.

Pulau Enggano ini benar-benar merupakan destinasi tempat wisata yang hebat. Sayangnya, Kementerian Pariwisata belum mengunjungi Pulau Enggano, sehingga belum dapat melihat potensi besar yang dimiliki oleh Pulau Enggano ini.

Pemantauan Rapat

Berikut ini merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Utut Adianto dari Jawa Tengah 7. Utut mengapresiasi kinerja Bupati Bengkulu Utara, yang mana dari seorang transmigran bisa menjadi Bupati. Utut menanyakan berapa jumlah APBD dan PAD untuk Bengkulu Utara saat ini. Utut menyatakan bahwa pemberian dana oleh Kementerian Keuangansaat ini memang sulit dilakukan, mengingat Indonesia sedang ditimpa bencana besar saat ini, sehingga kemungkinan Menteri Keuangan tidak akan menggunakan dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Utut memastikan bahwa dana infrastruktur yag telah ada untuk Bengkulu Utara ini tidak akan tersedot oleh bencana. Utut membandingkan APBD dan PAD Bengkulu Utara dengan DKI Jakarta, di DKI Jakarta, APBD mencapai Rp80.000.000.000.000 dengan jumlah PAD sebesar Rp63.000.000.000, kebutuhan anggaran tersebut berbeda dengan Bengkulu Utara  karena memang di Jakarta tidak ada DAK. Adapun pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) biasanya digunakan untuk belanja pegawai, dan 10% dialokasikan untuk desa. Penambahan anggaran akan diusahakan, meskipun hal ini agak sulit,karena Menteri Keuangan di dalam memberikan anggaran memperhatikan 3 hal, yaitu: (1) Pemberian anggaran tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, (2) harus ada perangkat Undang-Undang yang mendukung penambahan anggaran tersebut, dan (3) keadaan keuangan negara. Faktor yang ketiga memang menjadi penentu yang sulit. Mengenai pabrik karet, Utut mengarapkan agar problem ini bisa segera dituntaskan. Utut menyatakan bahwa saat ini sudah dibuatkan Peraturan Daerah Corporate Social Responsibility (CSR), dalam Perda tersebut akan dilibatkan perusahaan, namun, akan menjadi kendala apabila hanya perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terpusat, sementara di daerah tidak,padahal Undang-Undang mengatur laba sebesar 3% untuk daerah. Mengenai Pulau Enggano, Utut menilai bahwa Pulau Enggano ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai salah satu tempat destinasi wisata. Utut mengharapkan agar Pula Enggano ini dapat segera dikembangkan. Utut juga mengharapkan adanya kesejahteraan yang merata untuk masyarakat Bengkulu Utara.

Nono, Staff DPR: Nono menilai bahwa rancangan anggaran ini harus diperuntukan untuk pembangunan masyarakat yang berupa investasi jangka panjang dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Nono berpendapat bahwa usulan angka harus ditentukan prioritasnya.

Kesimpulan

Audiensi ini tidak menghasilkan kesimpulan.

Penutup

Audiensi  Wakil Ketua DPR Utut Adianto dengan Mian, Bupati Bengkulu Utara mengenai bantuan khusus afirmasi dan potensi wisata Pulau Enggano ditutup oleh Utut Adianto dari Fraksi PDIP Jawa Tengah 7 pada pukul 12.02 WIB.

Sumber : 

https://wikidpr.org/rangkuman/bantuan-khusus-afirmasi-dan-potensi-wisata-enggano-audiensi-wakil-ketua-dpr-utut-adianto-dengan-bupati-bengkulu-utara-ir-mian-